Skema Subsidi Selisih Bunga Dijalankan Lebih Dulu dari KPR Sejahtera FLPP

643

Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) dapat dijalankan terlebih dahulu dibandingkan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan bahwa, SSB bisa dijalankan lebih dahulu karena penerbitan DIPA KPR Sejahtera FLPP lebih lama daripada SSB.

“Untuk Konversi dari KPR Sejahtera FLPP ke SSB sudah dirapatkan di kantor Wakil Presiden. Berdasarkan arahan dari Wakil Presiden, konversi ini didasarkan pada UU APBNP,” jelas Maurin seperti dilansir dari laman resmi Kementerian PUPR, Jumat (20/1/2017).

Berdasarkan keterangan tersebut, ia mengatakan bahwa SSB sekarang sudah jalan dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan bantuan pembiayaan perumahan melalui SSB.

“Meskipun SSB bisa dijalankan lebih dahulu tetapi kalau bisa sedapat mungkin KPR Sejahtera FLPP bisa mengurangi SSB. Hal ini untuk mengurangi beban Fiskal”, terang Maurin.

Terkait dengan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR, Pemerintah dalam hal ini Ditjen Pembiayaan Perumahan memiliki beberapa skema bantuan pembiayaan perumahan, antara lain skema KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR Sejahtera FLPP), kemudian skema bantuan pembiayaan KPR Sejahtera SSB.

Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Uang Muka (BUM) untuk MBR. Khusus untuk BUM diberikan untuk pembelian rumah tapak bersubsidi.

Dari total alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp101,496 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan memperoleh anggaran sebesar Rp240 miliar, Di bidang pembiayaan Perumahan yaitu pembangunan rumah umum yang terdiri dari rumah tapak dan rusunami melalui KPR FLPP sebanyak 120.000 unit, Prasarana dan Sarana Umum (PSU) untuk perumahan bagi MBR sebanyak 14.000 unit, serta subsidi selisih bunga sebanyak 225.000 unit.

Pada kesempatan tersebut Maurin juga mengajak seluruh Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Bapertarum-PNS untuk mendukung Program Sejuta Rumah.

“Kita harus mendukung program sejuta rumah dan harus tetap optimis. Program Sejuta Rumah merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang dapat mengurangi kesenjangan infrastruktur secara efektif untuk masyarakat”, ungkap Maurin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here