Pajak Penjualan Tanah Turun Jadi 2,5% dari sebelumnya 5%

13096

Pajak Penjualan Tanah Turun Jadi 2,5% dari sebelumnya 5%. Ini tentunya menjadi menarik bagi semua orang yang melakukan jual beli tanah.

Terhitung 9 September 2016, pemerintah menurunkan pajak penghasilan (PPh) final atas penjualan tanah dan bangunan dari NJOP. Sebelumnya 5 persen menjadi 2,5 persen.

Keputusan tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 34/2016 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Agustus 2016. PP tentang PPh final atas penjualan tanah dan bangunan tersebut berlaku satu bulan sejak PP tersebut ditandantangani atau 9 September 2016.

Dalam PP No 34/2016 ini, Presiden Joko Widodo meminta gubernur, bupati atau walikota juga melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) untuk perolehan/pembelian Tanah dan Bangunan sebesar 5 persen menjadi 2,5 persen.

Namun, implementasi pelaksanaannya di daerah, sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut, sangat bergantung dengan kondisi daerah. Sehingga untuk menerbitkan Perda diperlukan persetujuan bersama Gubernur, Bupati/Walikota dengan DPRD.

Khusus Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama besama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil, 11 Agustus 2016, telah menyepakati beberapa hal.
Antara lain BPHTB untuk perolehan/pembelian tanah dan bangunan sampai dengan NJOP sebesar Rp2 miliar ditetapkan Nihil Pembayaran.

Demikian juga atas tanah dan bangunan yang belum bersertifikat, biaya untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah tersebut di BPN hanya Rp300 ribu/sertifikat.

Pemprov DKI Jakarta juga akan mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, untuk menggratiskan biaya sertifikasi tanah dan bangunan dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

PERATURAN BARU

Terkait hal ini, Ditjen Pajak mengeluarkan peraturan terbaru yang meringankan beban masyarakat yang ingin membereskan laporan pajak masing-masing. Peraturan baru tersebut antara lain :

– Nilai harta yang kita laporkan sekarang tidak lagi harus harga pasar, tetapi harga wajar yang kita tentukan sendiri.

– Nilai yang kita tentukan ini tidak akan dikoreksi oleh petugas pajak dan tidak harus ada dokumen pendukungnya.

– Kedepannya, petugas pajak tidak boleh melakukan penelitian terhadap nilai harta yang kita masukan ke Tax Amnesty ini. Jadi benar-benar terserah kita.

– Kalau ada rumah atau mobil atau harta lain yang dibeli dari income yang sudah bayar pajak, tidak usah bayar Tax Amnesty. Tapi ikut pembetulan laporan pajak (SPT) saja.

– Begitu juga dengan harta warisan dan hibah, jika belum masuk di SPT cukup dilakukan pembetulan laporan pajak.

– Hanya perlu membayar Rp 100.000 biaya admin di kantor pajak.

LEBIH GAMPANG

Untuk mengisi Isi formulir juga sekarang lebih gampang. Harta dan utang yang telah dilaporkan, pajak sebelumnya tidak perlu dirinci lagi,hanya perlu jumlah totalnya saja.
Sekarang pensiunan dan masyarakat yang pendapatannya Rp 4,5 juta/bulan kebawah tidak perlu punya NPWP. Tidak wajib lapor SPT. Tidak wajib ikut Tax Amnesty dan tidak akan kena sangsi TA atau sanksi pajak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here